pemimpin LSM Imparsial, Al Araf, mengatakan tujuan, program, tujuan dan prasyarat dari siapa yang berhak berpartisipasi dalam pertahanan negara belum jelas, sejauh Undang-Undang ini (UU) Bela Negara belum terealisasi.
"Jika membela negara dilakukan tanpa konsep yang jelas, maka ruang potensi usaha paramiliter untuk tujuan tertentu menjadi sangat layak dan akhirnya menimbulkan kontroversi seperti yang terjadi di Banten," kata Al Araf , Heyder Affan, Senin ( 9/1) sore.
Sejauh bahwa Kementerian standar Pertahanan dalam memulai program untuk membela negara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, tetapi menurut Al Araf tidak cukup.
Program pertahanan sipil telah dimulai sejak pertengahan Oktober 2015 dengan Departemen Pertahanan, meskipun kritik dari aktivis hak asasi manusia dan beberapa politisi di DPR yang muncul karena konsepnya dianggap tidak jelas.
Ketika itu antara lain ada saran bahwa program diserahkan tanggung jawab untuk Departemen Pendidikan dan bukan Kementerian Pertahanan, karena konsep bela negara lebih berhubungan dengan aspek kognitif.
"Jika aspek kognitif, instrumen yang paling efektif untuk membangun adalah Departemen Pendidikan, bukan Kementerian Pertahanan," kata Al Araf.
Kritik lain adalah konsep bela negara diluncurkan Kemenhan dianggap identik dengan militer.
Agen Domino - Meskipun telah ditolak oleh Departemen Pertahanan, tuduhan muncul kembali, setelah pengungkapan negara yang melibatkan pelatihan bela diri FPI difasilitasi oleh Kodim di Lebak, Provinsi Banten.
Dan setelah menyebabkan gelombang kritik di media sosial, kepemimpinan TNI melalui Siliwangi Panglima Kodam, Mayor Jenderal Muhammad Herindra, memutuskan untuk menghapus Letnan Kolonel Ubaidillah dari jabatannya sebagai Komandan Distrik Militer 03/06 Lebak, Provinsi Banten.
Senin (01/09) pagi, Komandan III Siliwangi Mayor Jenderal M Herindra mengatakan Ubaidillah telah dihapus dari kantor karena melanggar prosedur operasi standar (SOP) dalam pelatihan Angkatan Bersenjata 'terkait untuk membela negara yang melibatkan FPI.
"Pelaksanaan pertahanan negara tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, jadi aku mengambil langkah Dandim saya copot," kata Herindra kepada wartawan di Serang.
"Dia tidak mengizinkan saya, maka saya katakan pelanggaran serius. Jadi saya mengambil keputusan saya dan copot bersalah dan besok nya (Selasa, 10 Januari) ada pejabat baru," kata Herindraa
Foto-foto di Instagram FPI
Diduga difasilitasi oleh Komando Militer Distrik Militer atau Kodim 03/06 Lebak, pelatihan pertahanan sipil yang melibatkan 120 anggota FPI, reaksi keras dari masyarakat, setelah kegiatan upload FPI di akun Instagram mereka pada Sabtu (01/07).
Dalam akun Instagramnya, FPI disebut "militer dan FPI diadakan ICPC (Pelatihan Pendahuluan Bela Negara) dan penanaman 10.000 pohon di Lebak, Banten."
Agen Poker Online - Ada tiga foto yang menunjukkan seorang TNI anggota embed sesuatu di bahu kiri satu anggota FPI seragam warna putih. Dua foto lainnya menunjukkan dua anggota FPI merangkak dan memanjat tali.
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi FPI pimpinan pusat, atau FPI FPI Provinsi Lebak Banten.
Pada hari Minggu (01/08), Siliwangi Militer Komando III, melalui pernyataan tertulis kepada media, menegaskan bahwa kegiatan yang melibatkan TNI, namun peserta tidak hanya FPI.
Menurut pencahayaan Kepala III Siliwangi Kodam, aktivitas Kolonel Arh M Desy Arianto dilakukan untuk menanamkan disiplin melalui kegiatan berbaris, outbound dan mengajarkan visi nasional.
Pernyataan ini akan menyebabkan reaksi keras dari publik melalui media sosial, aktivis hak asasi manusia terutama, termasuk LSM pemimpin Setara, Hendardi.
"Bagaimana bisa sebuah organisasi seperti FPI, yang antikemajemukan dan telah merusak daya, menjadi mitra kerja di militer untuk membela negara," tulisnya dalam pesan tertulis, Minggu (01/08).
'Prosedur Salahi'
Kemudian, Desy Arianto menjelaskan bahwa pelatihan bela diri negara itu melanggar prosedur. Dia menyatakan, kegiatan ini harus disetujui oleh hirarki melalui komandan militer dan komandan Daerah Militer.
Pertengahan Oktober 2015, negara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta warga Indonesia untuk berpartisipasi dalam program untuk membela negara.
Agen Domino Online - Seorang pejabat di Kementerian Pertahanan menyatakan dasar hukum untuk membela program negara adalah UUD 1945 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.
Aktivis hak asasi manusia mengkritik program pertahanan negara adalah identik dengan draft, namun dalam sebuah wawancara dengan BBC Indonesia, pada bulan Oktober 2015, Kepala Pendidikan dan Departemen Pelatihan Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin membantah.
"Kurikulum pelatihan untuk membela negara tidak peduli militer sama sekali, itu adalah baris berbaris," kata Hartind, kemudian.
"Inti dari kurikulum lima nilai dasar, cinta negara, rela berkorban, bangsa sadar dan negara, percaya Pancasila sebagai ideologi negara, serat memiliki kemampuan untuk membela negara di awal baik fisik dan nonfisik," jelasnya .
